Pansus IV Mengusulkan Raperda Penyelengaraan Perizinan Berusaha dan Raperda Bangunan Gedung Untuk Ditetapkan Menjadi Perda

PANGANDARAN JAWA BARAT - Panitia khusus IV mengusulkan rancangan peraturan daerah tentang penyelengaraan perizinan berusaha dan raperda tentang bangunan gedung untuk ditetapkan 
menjadi peraturan daerah kabupaten pangandaran.

Demikian dikatakan Yusef Rahmanudin saat menyampaikan 
Laporan panitia khusus IV yang bertugas membahas rancangan peraturan daerah tentang penyelengaraan perizinan berusaha dan raperda tentang bangunan gedung, pada rapat paripurna DPRD pangandaran, kamis (22/12/2022).

Baca juga: Rapat Paripurna Peringati Hari Jadi Ke-11, Bupati Ajak Masyarakat Bersama-Sama Membangun Pangandaran

Disampaikannya bahwa, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada panitia khusus IV untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyelengaraan perizinan berusaha dan raperda tentang bangunan gedung.

Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD serta berbagai pihak atas segala dukungan, curahan tenaga, pikiran, masukan dan referensi sehingga dapat memberikan gambaran kondisi yang obyektif dan komprehensif terhadap materi dan substansi pada 
rancangan peraturan daerah tersebut, " kata Yusef.

Baca juga: Fraksi Kerja Keadilan Indonesia Raya Menyetujui Raperda Inisiatip Pemerintah Untuk Dibahas Pada Tahapan Selanjutnya

Selanjutnya, dari hasil pembahasan tersebut dapat kami sampaikan 
sebagai berikut :
1..Pendahuluan.
Berdasarkan hasil rapat paripurna DPRD kabupaten 
pangandaran tanggal 13 desember 2022, panitia khusus IVDPRD kabupaten pangandaran diberi tugas untuk membahas 
rancangan peraturan daerah tentang penyelengaraan 
perizinan berusaha dan raperda tentang bangunan gedung.

Panitia khusus IV diberi waktu selama 8 (delapan) hari kerja 
mulai tanggal 13 desember sampai dengan 21 desember 2022. 

Baca juga: DPRD Menyetujui 5 Buah Raperda Ditetapkan Menjadi Perda

Peraturan daerah adalah peraturan perundangundangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah . 

Materi muatan peraturan daerah merupakan materi pengaturan yang terkandung dalam suatu peraturan daerah yang disusun sesuai dengan teknis legal drafting atau teknis 
penyusunan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Kami Fraksi PDIP Menerima dan Menyetujui 5 Buah Raperda Tahun 2022 Untuk Mendapatkan  Pembahasan Pada Tahapan Selanjutnya

Sesuai ketentuan pasal 14 undang-undang nomor 12 
tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangundangan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang 
nomor 15 tahun 2019 menegaskan bahwa materi muatan 
peraturan daerah kabupaten/kota berisi materi muatan 
dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah 
dan/atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pembentukan peraturan daerah harus direncanakan 
secara cermat, terpadu, sistematis dan ditempuh melalui 
prosedur yang dibenarkan oleh peraturan perundangundangan, sehingga peraturan daerah dapat dilaksanakan 
serta mampu mengatur kehidupan bermasyarakat,  
berbangsa dan bernegara secara efektif dalam kerangka 
kesatuan sistem hukum nasional.

Baca juga: Semua Fraksi DPRD Menyetujui LKPJ Bupati Pangandaran Tahun 2023 Layak Dibahas pada Tahap Berikutnya

Adapun susunan keanggotaan panitia khusus IV DPRD kabupaten 
pangandaran: 
1. Ucup Supriatna S.Pd.i. (ketua)
2. H. Endang Ahmad Hidayat (wakil ketua)
3. Yusep Rahmanudin, S.Ag. (sekretaris)

Anggota: 
4. H. Tasimin, S.Pd.
5. Rara Agustin
6. Rd. Tata Sutari, S.E
7. Hamdan, A.Md
8. H. Oman Rohma S.Ip
9. Fyah Retu Badraeni, S.Sn.
10. Otang Tarlian, S.T
11. Hamdi
12. Miftah Mujahid, S.H

III. Materi dan waktu 
Pembahasan rancangan peraturan daerah tersebut dilaksanakan sejak tanggal 13 desember sampai dengan 21 desember 2022 dan melaporkan hasil pembahasan pada rapat paripurna tanggal 22 desember 2022 " kata Yusef.

Adapun tahapan pembahasan rancangan peraturan daerah kabupaten pangandaran 
tentang penyelengaraan 
perizinan berusaha dan raperda tentang bangunan gedung adalah sebagai berikut :
1. Rapat internal panitia khusus IV;
2. Konsultasi ke kanwil kemenkumham provinsi jawa barat dan DPRD kota bandung;
3. Rapat kerja dengan SKPD;

IV. Hasil pembahasan
setelah panitia khusus IV melaksanakan berbagai tahapan pembahasan terkait rancangan peraturan 
daerah kabupaten pangandaran tentang penyelengaraan 
perizinan berusaha dan raperda tentang bangunan gedung dengan membahas pasal per pasal, maka 
diperoleh beberapa penyempurnaan dan perubahan 
sebagai berikut :

Baca juga: Raperda Inisitaif Pemerintah Dijadikan Agenda Penting dan Dibahas bersama DPRD Pada Tahap Selanjutnya

a. Terkait raperda tentang penyelengaraan perizinan berusaha:
1) Dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan 
mengingat dan serta perbaikan legal drafting;
2) Terdapat perubahan nama bab III yang semula perizinan berusaha menjadi pelaksanaan perizinan 
berusaha;
3) perubahan isi pasal 2 dan pasal 3 dihapus yaitu :

(2) perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diperoleh melalui pelaksanaan pelayanaan perizinan
berusaha di daerah yang diselenggarakan oleh dinas.
4) penyempurnaan pada isi pasal 4 ayat (1) yaitu :

(1) Penyelenggaraan perizinan berusaha 
sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 dilaksanakan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha
5) perubahan isi pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) dihapus yaitu :

(4) ketentuan mengenai kemudahan pelayanan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan
6) pada bab III pelaksanaan perizinan berusaha terdapat penambahan bagian yaitu penambahan
bagian kelima manajemen penyelenggaraan pasal 
13, bagian keenam sarana prasarana pasal 14 dan 
bagian ketujuh tata hubungan kerja pasal 15 yaitu :
bagian kelima
manajemen penyelenggaraan
pasal 13.

(1) Dinas dalam melaksanakan pelayanan perizinan 
berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 wajib 
menerapkan manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha 
di daerah.

Baca juga: Pansus V Mengusulkan Raperda Pedoman Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Perubahan Kelima Perda Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan  Perangkat Daerah Intuk Ditetapkan Menjadi Perda

(2) Manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha di 
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Pelaksanaan pelayanan;
b.Pengelolaan pengaduan masyarakat;
c. Pengelolaan informasi;
d. Penyuluhan kepada masyarakat;
e. Pelayanan konsultasi; dan
f. Pendampingan hukum.

(3) Ketentuan mengenai manajemen penyelenggaraan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan 
bupati.

Bagian keenam
sarana dan prasarana
pasal 14
(1) Penyelenggaraan perizinan berusaha pada dinas harus 
dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai standar 
pelayanan.

(2) Ketentuan mengenai sarana dan prasarana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan 
bupati.

Bagian ketujuh
tata hubungan kerja
pasal 15
(1) Dinas dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan 
kerja yang meliputi:

Baca juga: Secara Umum Seluruh Fraksi Menerima Raperda P2APBD Tahun Anggaran 2022 Dibahas Lebih Lanjut

a. Hubungan kerja dinas dengan lembaga pemerintah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal selaku lembaga OSS;

b. Hubungan kerja dinas dengan perangkat daerah lainnya termasuk kecamatan dan kelurahan/desa atau nama lain; dan

c. Hubungan kerja dinas dengan perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan perizinan 
berusaha.

(2) Ketentuan mengenai hubungan kerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan mengenai hubungan kerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam peraturan bupati.

Baca juga: Fraksi PAN Dapat Menerima 5 buah Raperda Untuk Dibahas Pada Tahap Berikutnya

(7) Terdapat perubahan isi pasal pasal 22 ayat (3) yaitu, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dikoordinasikan dengan perangkat daerah teknis.

8) Pada pasal 33 ayat (6) dihapus karena bukan norma 
perda, karena perda tidak bisa memerintahkan 
lembaga OSS;

(9) terdapat penyempurnaan pada kalimat pengundangan setelah pasal 47 yaitu :
penghilangan kata dapat karena berlaku fiksi hukum 
bahwa setiap orang dianggap tahun hukum setelah diundangkan

b. Terkait raperda tentang bangunan gedung:
1) Dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan 
mengingat dan serta perbaikan legal drafting;

2) terdapat perubahan nama bab II asas dan tujuan dirubah menjadi bagian kedua asas dan tujuan;

Baca juga: Pendapat Akhir Bupati Pangandaran terhadap 6 Raperda Menjadi Perda

3) penyempurnaan isi pasal 11 yaitu : pemilik yang tidak memenuhi kesesuaian penetapan 
fungsi bangunan gedung dalam PBG sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dan/atau tidak melakukan perubahan PBG jika mengubah fungsi 
bangunan gedung dan/atau klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 
(2) dikenakan sanksi administratif.

4) Penambahan pasal 12 pada bab IV standar 
teknis bagian kesatu umum yaitu : Bagian kesatu umum
pasal 12 standar teknis meliputi:

a. Standar perencanaan dan perancangan; 
b. Standar pelaksanaan dan pengawasan konstruksi; 
c. Standar pemanfaatan bangunan gedung; 
d. Standar pembongkaran bangunan gedung; 
e. Ketentuan penyelenggaraan bgcb yang dilestarikan; 
f. Ketentuan penyelenggaraan bgh; 
g. Ketentuan penyelenggaraan bgn; 
h. Ketentuan dokumen; dan 
i. Ketentuan pelaku penyelenggaraan bangunan gedung.

5) Terdapat penambahan ayat (5) pada pasal 14 yaitu :
(5) ketentuan lebih lanjut mengenai kaidah arsitektur tertentu pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) diatur dalam peraturan bupati
dari hasil pembahasan tersebut diatas, maka panitia khusus 
IV DPRD kabupaten pangandaran mengusulkan kepada 
pimpinan rapat untuk :
1. Menerima laporan panitia khusus IV DPRD kabupaten pangandaran terhadap rancangan peraturan daerah 
tentang penyelengaraan perizinan berusaha dan raperda tentang bangunan gedung.

2. Panitia khusus IV mengusulkan rancangan peraturan 
daerah tentang penyelengaraan perizinan berusaha dan raperda tentang bangunan gedung untuk ditetapkan 
menjadi peraturan daerah kabupaten pangandaran.

Baca juga: 5 Buah Raperda Dapat Kita Setujui Bersama Untuk Ditetapkan Menjadi Perda

V. Penutup
demikian laporan panitia khusus lV DPRD kabupaten pangandaran terhadap rancangan peraturan daerah 
tentang penyelengaraan perizinan berusaha dan raperda tentang bangunan gedung ini kami sampaikan.

Atas nama pimpinan dan anggota panitia khusus IV DPRD 
kabupaten pangandaran mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pimpinan rapat dan segenap anggota 
DPRD serta hadirin semua, " Ujarnya.

Parigi, 22 Desember 2022
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pangandaran.

Panitia Khusus IV
-Ucup Supriatna, S.Pd.i. (ketua)
-Yusep Rahmanudin, S.Ag.(Sekertaris)** (Anton AS)