Raperda APBD 2022 untuk Dibahas dan Disetujui Bersama DPRD dan Ditetapkan Jadi Perda

PANGANDARAN JAWA BARAT - Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten pangandaran tahun anggaran 2022
berikut lampirannya untuk dilakukan pembahasan dan dapat persetujuan bersama DPRD sehingga dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda). 

Demikian dikatakan Bupati pangandaran H Jeje Wiradinata saat menyampaikan penjelasan bupati pada rapat paripurna DPRD
dalam acara penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 
anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pangandaran tahun anggaran 2022 bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Pangandaran,  
senin, (19/06/2023). 

Baca juga: Kami Fraksi PKB Setuju 5 Raperda Inisiatip Pemerintah Untuk Dibahas Pada Tahapan Selanjutnya

Disampaikannya bahwa, sesuai ketentuan pasal 320 ayat (1) undangundang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan 
daerah dan pasal 194 ayat (1) peraturan pemerintah 
nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan 
daerah antara lain menegaskan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

Perlu kami sampaikan juga bahwa, APBD kabupaten pangandaran tahun anggaran 2022 telah diaudit oleh BPK-RI perwakilan jawa barat dengan predikat opini wajar dengan pengecualian (WDP). 

Baca juga: Pendapatan Transfer yang Bersumber dari DAU dan Bantuan Keuangan Provinsi Mengalami Penurunan

Hasil auditnya menyatakan bahwa, laporan keuangan entitas yang diperiksa auditor BPK menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang 
berlaku umum di indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan, " katanya.

Maka dari itu, lanjut Jeje
semoga opini BPK tersebut menjadi
catatan yang penting bagi kita semuanya dalam menuju hari esok yang lebih baik lagi, maka dalam upaya kita kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebagai opini tertinggi hasil pemeriksaan 
laporan dan pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah yang pernah kita raih selama enam (6) tahun berturut-turut sejak tahun 2016 sampai dengan 2022. 

Baca juga: Kami Fraksi PDIP Menerima dan Menyetujui 5 Buah Raperda Tahun 2022 Untuk Mendapatkan  Pembahasan Pada Tahapan Selanjutnya

Tentunya hal-hal yang menjadi 
rekomendasi BPK-RI dapat kita penuhi dan yang sudah baik perlu kita pertahankan dan kita tingkatkan untuk tahun-tahun yang akan datang.

Pelaksanaan APBD kabupaten 
pangandaran tahun anggaran 2022 merupakan implementasi dari 
perencanaan tahunan daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2022. Secara lebih lengkap laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten 
pangandaran tahun anggaran 2022
telah dituangkan dalam laporan pertanggungjawaban bupati pangandaran tahun anggaran 2022, dan telah disampaikan kepada DPRD, " katanya.

Baca juga: Penjelasan Bupati terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pangandaran Tahun 2023

Menurut Jeje, substansi rancangan 
peraturan daerah tentang pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD kabupaten pangandaran tahun anggaran 2022, memuat laporan keuangan yang meliputi: Laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan 
ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK RI.

Sedangkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 secara umum dapat digambarkan sebagai berikut: Berdasarkan laporan realisasi anggaran diketahui realisasi pendapatan daerah 
sebesar 1, 48 triliun rupiah atau mencapai 95, 61% 
dari target anggaran tahun 2022 sebesar 1, 55 triliun rupiah, realisasi belanja dan transfer daerah tahun 2022 sebesar 1, 44 triliun rupiah atau 
mencapai 76, 37% dari anggaran belanja sebesar 1, 89 triliun rupiah, realisasi pembiayaan sebesar 1, 77 milyar rupiah atau mencapai 0, 52% dari anggaran 
pembiayaan sebesar 340, 42 milyar rupiah.

Baca juga: Visi RPJPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 - 2045 “Pangandaran Impresif dan Inklusif”

Saudara pimpinan dan peserta rapat 
paripurna DPRD yang kami hormati,
realisasi pendapatan tahun 2022 berdasarkan sumber pendapatannya adalah pendapatan asli daerah sebesar 256, 74 milyar rupiah atau mencapai 86, 70% dari target tahun 2022 sebesar 296, 13 milyar rupiah. 

Sedangkan PAD nya  berasal dari:
1. Hasil pajak daerah sebesar 75, 36 milyar rupiah atau mencapai 87, 41% dari target tahun 2022
sebesar 86, 22 milyar rupiah;

2. Retribusi daerah sebesar 38, 65 milyar rupiah atau mencapai 95, 1% dari target tahun 2022
sebesar 40, 64 milyar rupiah;

3. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 996, 92 juta rupiah atau 
mencapai 100% dari target tahun 2022;

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 
sebesar 141, 73 milyar rupiah atau mencapai 
84, 23% dari target sebesar 168, 27 milyar rupiah.

Baca juga: Saran dan Masukan Terhadap Substansi Raperda Kita Diskusikan Bersama Lebih Lanjut Pada Tahap Pembahasan.

Adapun realisasi pendapatan transfer tahun 2022
sebesar 1, 22 triliun rupiah atau mencapai 97, 71% 
dari target sebesar 1, 25 triliun rupiah, terdiri dari transfer pemerintah 
pusat berupa dana 
perimbangan, transfer pemerintah pusat lainnya, dan transfer pemerintah provinsi.

Pendapatan transfer pemerintah pusat berupa dana perimbangan sebesar 790, 30 milyar rupiah atau mencapai 97, 32% dari target 812, 05 milyar rupiah. 

Transfer pemerintah  pusat berupa dana perimbangan terdiri dari:
1. Dana bagi hasil pajak sebesar 39, 13 milyar rupiah atau mencapai 103, 10% dari target 37, 96 milyar rupiah; 

2. Dana bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam 
realisasinya sebesar 36, 56 milyar rupiah atau mencapai 105, 38% dari target 34, 69 milyar rupiah;

3. Dana alokasi umum (dau) sebesar 501, 90 milyar rupiah atau mencapai 99, 35% dari target;

Baca juga: Semua Fraksi DPRD Menyetujui LKPJ Bupati Pangandaran Tahun 2023 Layak Dibahas pada Tahap Berikutnya

4. Dana alokasi khusus sebesar 212, 69 milyar rupiah atau mencapai 90, 82% dari target 234, 19 milyar rupiah.

5. Dana desa sebesar 86.47 milyar rupiah atau mencapai 100% dari target 86.47 milyar rupiah.

Sedangkan transfer pemerintah provinsi sebesar 352, 95 milyar rupiah atau mencapai 98, 04% dari target sebesar 360 milyar rupiah. 

Transfer  pemerintah provinsi terdiri dari:
1. Bagi hasil pajak sebesar 56, 24 milyar rupiah atau mencapai 99, 95% dari target sebesar 56, 27 milyar 
rupiah; dan

2. Bantuan keuangan sebesar 296, 70 milyar rupiah atau mencapai 97, 69% dari target sebesar 303, 72
milyar rupiah.

Baca juga: Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati PangandaranTahun 2021

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 41, 48 milyar rupiah atau 100, 20% dari target 41, 40
milyar rupiah yang merupakan dana bos.

Di sisi lain, realisasi belanja berdasarkan pos pengeluarannya adalah sebagai berikut:
1. Realisasi belanja operasi sebesar 952, 28 milyar rupiah atau mencapai 80, 69% dari anggaran tahun 2022 sebesar 1, 18 triliun rupiah;

2. Realisasi belanja modal sebesar 313, 55 milyar rupiah atau mencapai 59, 79% dari anggaran tahun 2022 sebesar 524, 40 milyar rupiah; dan

3. Realisasi belanja tak terduga sebesar 0, 00 milyar rupiah.

Realisasi transfer sebesar 181, 38 milyar rupiah atau 95, 37% dari target 190, 19 milyar rupiah terdiri dari:
1. transfer bagi hasil yang mencapai 4, 07 milyar rupiah atau 32, 09% dari target 12, 68 milyar rupiah; 

Baca juga: Pansus V Mengusulkan Raperda Pedoman Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Perubahan Kelima Perda Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan  Perangkat Daerah Intuk Ditetapkan Menjadi Perda

2. Transfer bantuan keuangan sebesar 177, 31 milyar rupiah atau 99, 89% dari target 177, 51 milyar rupiah.
sehingga selisih antara realisasi pendapatan 
1, 48 triliun rupiah dan realisasi belanja dan transfer 1, 44 triliun adalah sebesar 39, 24 milyar rupiah.

Realisasi penerimaan pembiayaan daerah berupa penggunaan silpa dan pijaman sebesar 169, 37 milyar 
rupiah atau 34, 19% dari target 495, 42 milyar rupiah, sedangkan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah 
sebesar 167, 59 milyar rupiah atau mencapai 108, 13% dari target 155, 00 milyar rupiah. 

Sehingga pembiayaan netto pada tahun anggaran 2022 sebesar
1, 77 milyar rupiah atau mencapai 0, 52% dari target sebesar 340, 42 milyar rupiah. 

Dari pendapatan dikurangi belanja
dan transfer ditambah 
pembiayaan netto didapat silpa surplus sebesar 41, 01 milyar rupiah.

Selanjutnya neraca pemerintah kabupaten pangandaran menyajikan informasi mengenai posisi 
aset, kewajiban dan ekuitas dana per 31 desember 2022. 

Baca juga: 5 Buah Raperda Dapat Kita Setujui Bersama Untuk Ditetapkan Menjadi Perda

Nilai aset sebesar 2, 69 triliun rupiah terdiri dari:
1. Aset lancar sebesar 244, 06 milyar rupiah; 
2. Investasi jangka panjang sebesar 28, 22 milyar rupiah; 
3. Aset tetap sebesar 2, 33 triliun rupiah; 
4. Dana cadangan sebesar 0, 00 rupiah; dan 
5. Aset lainnya sebesar 86, 71 milyar rupiah.

Kewajiban yang merupakan kewajiban jangka pendek sebesar 351, 40 milyar rupiah; dan ekuitas 
sebesar 2, 34 triliun rupiah.

Saudara pimpinan dan peserta rapat 
paripurna dprd yang kami hormati,
kami menyadari bahwa upaya pencapaian target pendapatan dan efisiensi dalam belanja maupun pembiayaan yang dapat menghasilkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2022 surplus
sebesar 41, 01 milyar rupiah merupakan upaya maksimal kita semua pada tahun 2022. 

Kita semua sepakat bahwa apa yang telah kita laksanakan adalah dalam rangka mengoptimalkan 
penyelenggaraan pemerintahan yang diindikasikan 
oleh pencapaian target keluaran dan sasaran yang telah ditetapkan, " katanya. (Anton AS)