Penjelasan Bupati terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pangandaran Tahun 2023

PANGANDARAN JAWA BARAT - Sebagai unsur dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini maka kami awali dengan menyampaiakan arah kebijakan umum, khususnya visi, misi, dan strategi pemerintah kabupaten pangandaran sebagaimana dalam peraturan daerah kabupaten
pangandaran nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026, yang mana tertuang visi yang ingin kita capai, yakni “Pangandaran
Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak pada Nilai Karakter Bangsa”.

Demikian dikatakan Bupati Pangandaran H Jeje Wiradinata saat menyampaikan Penjelasan Bupati Pangandaran terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pangandaran Tahun 2023 pada Rapat Paripurna, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran, Rabu (06/03/2024).

Baca juga: Fraksi Partai Golkar DPRD Menerima dan Menyetujui Raperda Inisiatip Pemerintah untuk Dibahas Pada  Tahapan Selanjutnya

Disampaikannya bahwa, sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa sesuai dengan amanat peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pasal 19 ayat (1) bahwa LKPJ disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Selanjutnya sesuai dengan regulasi tersebut bahwa substansi materi LKPJ tahun 2023 mengacu pada peraturan menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan pemrintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Baca juga: Fraksi Kerja Keadilan Indonesia Raya Menyetujui Raperda Inisiatip Pemerintah Untuk Dibahas Pada Tahapan Selanjutnya

Oleh karena itu, pada kesempatan yang berharga ini, perkenankan kami menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban secara makro sebagai informasi atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan Pemerintah kabupaten pangandaran pada tahun 2023.

Secara utuh visi “Pangandaran
Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak pada Nilai Karakter Bangsa” dapat dimaknai sebagai suatu konsep dan strategi pembangunan kekinian yang ditransformasikan menjadi konsep pembangunan kabupaten pangandaran sesuai dengan kondisi dan lingkungan strategis daerah.

Baca juga: Kisruh: RAPBD Kab Pangandaran 2024 Tidak Bisa Disyahkan karena Tidak Kuorum

Wisata berkelas dunia ini kita maknai sebagai kabupaten yang sumber daya wisatanya bisa  mendunia, mampu mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kita bersama.

Untuk mendukung pencapaian visi ini,
maka terdapat 6 (enam) misi yang kita jalankan bersama sejumlah strategi kebijakan lainnya.

Baca juga: Pansus VI Mengusulkan Raperda Perubahan atas Perda Pengendalian dan Pengawasan Minuman  Beralkohol untuk Ditetapkan Menjadi Perda

Pada aspek pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, maka kami sampaikan bahwa
APBD kabupaten pangandaran tahun 2023 telah ditetapkan tepat waktu.

Pendapatan daerah terdiri atas 3 kelompok yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan yakni DAU, DAK, dan bagi hasil pajak dan bukan pajak dan lain-lain pendapatan daerah yang sah "katanya",

Baca juga: Pendapatan Transfer yang Bersumber dari DAU dan Bantuan Keuangan Provinsi Mengalami Penurunan

Menurut Jeje, pada tahun 2023, penerimaan dari pendapatan asli daerah yang direncanakan
sebesar Rp 215, 022 milyard, terealisasi sebesar Rp 209, 927 milyard atau 97, 63% "ucapnya",

Sedangkan kenaikan pendapatan asli daerah ini merupakan salah satu upaya dari kebijakan pemerintah kabupaten pangandaran yaitu dengan membentuk perangkat daerah baru, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di awal tahun 2022.

Kenaikan pendapatan ini terus kita upayakan dan optimalkan dengan pemanfaatan teknologi terkini yang diterapkan oleh Bapenda terhadap objek pajak.

Selanjutnya, belanja daerah pemerintah kabupaten pangandaran tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp 1, 7 triliun dan dapat direalisasikan Rp1, 2 triliun atau mencapai 67, 69% "ujarnya",

Selanjutnya Jeje memaparkan bahwa, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah mengacu pada indikator kinerja makro yang didukung oleh seluruh perangkat daerah, maka berbagai upaya pencapaian indikator kinerja tersebut yang telah dijalankan dan dicapai pada tahun 2023, antara lain : berdasarkan hasil perhitungan PDRB tahun 2022, angka PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp .13, 163 t dengan kontribusi dari kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penyumbang terbesar.

Baca juga: Pencapaian Predikat WTP Bukanlah Tujuan Ackhir dan Tanda Kesempurnaan

Sedangkan pada tahun 2023, angka PDRB atas dasar harga berlaku masih belum tersedia dan akan tersedia pada bulan April 2024 .

Selanjutnya, kabupaten pangandaran mengalami penurunan angka kemiskinan diangka - 3, 65% yaitu di tahun 2022 bernilai 9, 32 menjadi 8, 98 di tahun 2023.

Ini merupakan salah satu konsen
kita bersama untuk membangun masyarakat pangandaran yang lebih sejahtera.

Selanjutnya, persentase rekapitulasi penyerapan anggaran dari perangkat daerah kabupaten pangandaran yaitu diangka 66, 34% dengan target anggaransebesar Rp 1, 4 triliun dan
realisasi anggaran sebesa Rp 943, 2 milyard . (data keuangan belum diaudit).

Berbagai inovasi juga terus dilakukan antara lain di sektor pelayanan publik yaitu dengan dibangunnya Mal Pelayanan Publik (MPP) yang telah beroperasi dan terus bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya telah membantu mempercepat proses pelayanan publik masyarakat pangandaran "katanya",

Baca juga: Pendapat Akhir Bupati Pangandaran terhadap 6 Raperda Menjadi Perda

Saudara sekalian yang berbahagia,
atas nama pemerintah kabupaten pangandaran "kata Jeje" saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat pangandaran
yang telah berpartisipasi dalam mensukseskan pemilu tahun 2024 yang berlangsung aman, damai dan kondusif serta seluruh personil pengamanan, KPPS dan pengawas TPS yang telah memberikan dedikasi serta kerja kerasnya dalam pengamanan, pengawasan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pemilu tahun 2024 dikabupaten pangandaran.

Kami menyadari, dari berbagai keberhasilan baik pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik tentunya masih ada hal yang harus kita benahi dan kerjakan bersama.

Oleh karena itu, apresiasi dan terima kasihatas segala pengabdian, kemitraan, dan sinergi yang
baikNselama ini kami sampaikan kepada seluruh masyarakat kabupaten pangandaran, pimpinan beserta.seluruh anggota DPRD kabupaten pangandaran, Forkopimda, TNI/Polri, pLPejabat dan seluruh aparatur pemerintah kabupaten pangandaran serta kepada insan Pers dan lembaga swadaya masyarakat.

Mari kita terus bahu membahu, menjalin kekompakan dan harmonisasi dalam membangun kabupaten pangandaran
yang kita cintai ini "katanya",

Saudara sekalian yang bebahagia, dalam kesempatan ini pula, saya atas nama pemerintah kabupaten pangandaran mengucapkan marhaban yaa ramadhan 1445 H kepada yang menjalankan, dengan datangnya bulan suci yang penuh ampunan ini kita bisa menjauhi segala keburukan dan memperbanyak ibadah.

Baca juga: DPRD Menyetujui 5 Buah Raperda Ditetapkan Menjadi Perda

Demikian penjelasan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2023 ini, yang mana merupakan tahun ketiga kami sejak dilantik sebagai bupati panga -
ndaran pada tahun 2021yang lalu.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan jalan yang terbaik bagi kita semua "ucapnya". (Anton AS)