Pansus VI Mengusulkan Raperda Perubahan atas Perda Pengendalian dan Pengawasan Minuman  Beralkohol untuk Ditetapkan Menjadi Perda

PANGANDARAN JAWA BARAT - Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia, dari hasil pembahasan, maka panitia khusus VI DPRD kabupaten pangandaran  mengusulkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas perda nomor 15 tahun 2022 tentang pengendalian dan pengawasan minuman 
beralkohol untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah(Perda) kabupaten pangandaran.

Demikian dikatakan Mamat Rohimat saat menyampaikan laporan panitia khusus Vl yang bertugas membahas rancangan peraturan daerah
tentang perubahan atas perda nomor 15 tahun 2022 tentang pengendalian dan pengawasan minuman berslkohol, pada rapat paripurna DPRD pangandaran, kamis (22/12/2022).

Baca juga: Pencapaian Predikat WTP Bukanlah Tujuan Ackhir dan Tanda Kesempurnaan

Disampaikannya bahwa, peraturan daerah adalah peraturan perundangundangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah 
(bupati/wali kota). 

Materi muatan peraturan daerah merupakan materi pengaturan yang terkandung dalam 
suatu peraturan daerah yang disusun sesuai dengan teknis legal drafting atau teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Wakil Bupati Pangandaran Hadiri Rapat Paripurna Persetujuan DPRD Terhadap 4 Buah Raperda

Dalam sistem hukum nasional, peraturan daerah memiliki kekuatan hukum sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana termaktub pada pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas undangundang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. 

Hal ini mengandung arti bahwa, asas-asas dan materi muatan peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan diatasnya. oleh karena itu, pembentukan peraturan daerah harus direncanakan secara cermat, terpadu, sistimatis dan ditempuh melalui prosedur yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga peraturan daerah dapat dilaksanakan serta mampu mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara efektif dalam kerangka kesatuan sistem hukum nasional, " Ucap  Mamat.

Baca juga: Secara Umum Seluruh Fraksi Menerima Raperda P2APBD Tahun Anggaran 2022 Dibahas Lebih Lanjut

Menurutnya, dasar
landasan penyusunan rancangan peraturan daerah ini adalah :
Landasan idiil: pancasila
 Landasan konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945
 Landasan operasional:
1. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan;

2. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan undang-undang 
nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah;

Baca juga: Fraksi PAN Dapat Menerima 5 buah Raperda Untuk Dibahas Pada Tahap Berikutnya

3. Peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum;

4. Peraturan daerah kabupaten pangandaran nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukam produk hukum daerah.

Baca juga: Kami Fraksi PKB Setuju 5 Raperda Inisiatip Pemerintah Untuk Dibahas Pada Tahapan Selanjutnya

5. Peraturan daerah nomor 15 tahun 2022 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

Adapun susunan keanggotaan panitia khusus VI DPRD kabupaten pangandaran: 
Joane I Suwarsa, S.Ip., m.SI (ketua)
- Solihudin, S.Ip (wakil ketua)
- Nia Sumiasari (sekretaris) 

Anggota
4.  Mamat Rohimat, S.Pd., CH 
5. Anwar Hidayat, S.Ag., MM
6. H. Elon Ruslan
7. H. Idi Supriadi, S.Pd
8. Ade Ruminah, S.H 
9. Haer, S.Pd.i
10. Subariyo, S.Pd.i
11. Adang Sudirman, S.Ip 
12 wowo kustiwa
13 Cecep Nurhidayat, S.Pd.i, " kata Mamat.

Srlanjutnya Mamat memaparkan bahwa,  
berdasarkan hasil rapat paripurna DPRD kabupaten pangandaran tanggal 13 desember 2022, panitia khusus VI DPRD kabupaten pangandaran diberi tugas untuk membahas 
rancangan peraturan daerah tentang 
perubahan atas perda nomor 15 tahun 2022 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. 

Pembahasan rancangan peraturan daerah tersebut dilaksanakan sejak tanggal 14 desember sampai dengan tanggal 21 desember 2022 dan melaporkan hasil pembahasan pada rapat paripurna tanggal 22 desember 2022.

Baca juga: Pansus V Mengusulkan Raperda Pedoman Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Perubahan Kelima Perda Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan  Perangkat Daerah Intuk Ditetapkan Menjadi Perda

Tahapan pembahasan raperda tentang perubahan atas perda nomor 15 tahun 2022 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol adalah sebagai berikut 

1. Rapat internal pansus VI;
2. Rapat kerja dengan SKPD dan stakeholder;
3. konsultasi dan harmonisasi dengan kanwil kemenkum ham provinsi jawa barat;
4. Koordinasi dengan DPRD kab/kota lain; dan
5. Rapat konsultasi dengan pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi-fraksi

V. Hasil pembahasan.
Setelah panitia khusus VI melaksanakan berbagai tahapan pembahasan terkait rancangan peraturan daerah kabupaten pangandaran tentang perubahan atas perda nomor 15 tahun 2022 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dengan membahas pasal 
per pasal, maka diperoleh beberapa penyempurnaan dan perubahan sebagai berikut:
1) Dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan 
menimbang, mengingat dan batang tubuh serta perbaikan legal drafting;
2) Ditambahkan 1 (satu) dasar hukum baru yakni peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
3) beberapa point pada pasal 1 mengenai ketentuan umum raperda perubahan atas perda nomor 15 tahun 2022 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol diubah serta disesuaikan dengan sistem perizinan OSS adapun perubahan tersebut sebagai berikut :
12. Sistem perizinan berusaha terintegrasi 
secara elektronik (Online Single Submission) 
yang selanjutnya disebut sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berbasis risiko.

18. Surat keterangan pengecer minuman 
beralkohol golongan b dan c yang selanjutnya disingkat SKP-b dan c adalah surat keterangan untuk pengecer minuman beralkohol golongan b dan c.

20. Surat Keterangan Penjual Langsung 
minuman beralkohol golongan b dan c yang 
selanjutnya disingkat SKPL-b dan c adalah 
surat keterangan untuk penjual langsung 
minuman beralkohol golongan b dan c.

Baca juga: Raperda APBD 2022 untuk Dibahas dan Disetujui Bersama DPRD dan Ditetapkan Jadi Perda

4) Ketentuan pada pasal 6 diubah sehingga menjadi sebagai berikut :
pasal 6
(1) Bupati berwenang menerbitkan perizinan berusaha dan SKPL b dan c.
(2) Perizinan berusaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) yaitu nomor 
induk berusaha dan izin.
(3) izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu skp-b dan c.
(4) SKP-b dan c sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKPL-b dan c sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk 
setiap satu gerai atau satu outlet.
(5) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) melimpahkan penerbitan SKP-b dan c dan SKPL-b dan c kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

5) Ketentuan pada pasal 7 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:
pasal 7
(1) permohonan SKP-b dan c dan SKPL-b dan 
c hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan melalui sistem OSS.

(2) Permohonan SKP-b dan c sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut:
a. Surat penunjukan dari distributor atau sub distributor sebagai pengecer minuman beralkohol;

b. Perizinan berusaha sebagai supermarket, hypermarket, Toko Bebas Bea (TBB) atau tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh bupati sebagai tempat penjualan eceran;

c. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Bea Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan 
yang memperpanjang SKP-b dan c; dan
d. Persyaratan izin lainnya.

Baca juga: Visi RPJPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 - 2045 “Pangandaran Impresif dan Inklusif”

(3) Persyaratan izin lainnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri 
atas:
a. Akta pendirian perseroan terbatas 
dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perubahan;
b. Nomor pokok wajib pajak;
c. Kartu tanda penduduk penanggung 
jawab perusahaan; 
d. Perizinan berusaha 
di sektor pariwisata;
e. Surat persetujuan tetangga atau 
lingkungan;

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat 
persetujuan tetangga atau lingkungan 
sebagaimana di maksud pada ayat (3) 
huruf e diatur dalam peraturan bupati.

(5) Permohonan SKPL-b dan c sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut:
a. Memiliki perizinan berusaha di sektor pariwisata;
b. Surat penunjukan dari distributor atau sub distributor sebagai penjual langsung minuman beralkohol;
c. Nomor pokok pengusaha barang kena bea cukai (NPPBKC), bagi perusahaan 
yang memperpanjang SKPL-b dan c;
d. Mengisi formulir data teknis pada sistem OSS.

6) Ketentuan pada pasal 8 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:
pasal 8 (1) Bupati melalui kepala perangkat daerahyang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan menerbitkan SKP-b dan c dan SKPL-b dan c paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.

(2) Dalam hal adanya perubahan data dan/atau informasi yang tercantum pada SKP-b dan c dan SKPL-b dan c, pengecer dan penjual langsung wajib mengganti SKP-b dan c dan/atau SKPL-b 
dan c melalui sistem OSS.

Baca juga: Bupati Jeje Minta Raperda APBD Tahun 2023 beserta Lampirannya untuk Dibahas dan Disetujui Bersama hingga Dapat Ditetapkan Menjadi Perda

(3) Pelanggaran terhadap kewajiban 
pemenuhan data pendukung perubahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dikenai sanksi administratif berupa: 
a. Peringatan lisan; 
b. Peringatan tertulis; 
c. pLPenghentian sementara kegiatan;
d. Penutupan tempat kegiatan; 
e. Pencabutan SKP-b dan c dan/atau SKPLB dan c; dan/atau
f. Denda administratif.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan, persyaratan, penerbitan, perubahan SKP-b dan c dan/atau SKPL-b dan c dan tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam peraturan bupati.

7) Ketentuan pada pasal 12 ayat (1) terdapat perubahan dan penambahan adapun perubahan yakni pada huruf a “memiliki SKP-a, SKP-b dan c, SKPL-a dan/atau SKPL-b dan c” huruf b “mentaati ketentuan dalam SKP-a, SKP-b dan c, SKPL-a dan/atau SKPL-b dan c” dan huruf g kata “sekolah” diubah menjadi “lembaga pendidikan” serta ditambahkan 3 (tiga) point baru pada huruf l, M dan N mengenai kewajiban pengecer dan penjual minuman beralkohol dengan bunyi sebagai berikut :
l. Tidak menjual minuman beralkohol kepada konsumen yang merupakan masyarakat daerah;
m. Melakukan pengetatan penjulan minuman 
beralkohol kepada konsumen; dan
n. Memeriksa indentitas pembeli minuman 
beralkohol 

8) Pada pasal 25 ayat (3) kata “penyidik” diubah menjadi “PPNS”, sehingga bunyi ayat (3) tersebut menjadi : (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara republik indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9) Ketentuan pada pasal 27 diubah sehingga menjadi sebagai berikut :
pasal 27. Perizinan yang telah diterbitkan sebelum diundangkannya peraturan daerah ini,  
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang 
tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini

Baca juga: 5 Buah Raperda Tahun 2022 Untuk Mendapat Pembahasan Bersama Sehingga Bisa Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah

10) Terdapat perubahan pada angka 7 yang sebelumnya berbunyi “ketentuan lampiran I dan lampiran II dihapus” menjadi “ketentuan lampiran I dan lampiran IIperaturan daerah nomor 15 tahun 2022 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dihapus, " paparnya.

Mamat menambahkan bahwa, dari hasil pembahasan diatas, maka panitia khusus 
VI DPRD kabupaten pangandaran mengusulkan kepada pimpinan rapat paripurna DPRD kabupaten pangandaranuntuk:
1. Menerima laporan panitia khusus VI DPRD kabupaten pangandaran terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas perda nomor 15 tahun 2022 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol; dan
2. Panitia khusus VI mengusulkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas perda nomor 15 tahun 2022 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah kabupaten pangandaran, " kata Mamat.

Atas nama pimpinan dan anggota panitia khusus VI DPRD kabupaten pangandaran mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pimpinan rapat dan segenap anggota DPRD serta hadirin semua, " Ujarnya.

Parigi, Desember 2022.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pangandaran

Panitia khusus VI
- Joane I Suwarsa, S.Ip., M.Si (ketua)
- Nia Sumiasari (sekertaris) ** 
(Anton AS)

Baca juga: Saran dan Masukan Terhadap Substansi Raperda Kita Diskusikan Bersama Lebih Lanjut Pada Tahap Pembahasan.