Fraksi Kerja Keadilan Indonesia Raya Menyetujui Raperda Inisiatip Pemerintah Untuk Dibahas Pada Tahapan Selanjutnya

PANGANDARAN JAWA BARAT - Atas penjelasan bupati pangandaran mengenai 5 buah rancangan peraturan daerah (Raperda) kabupaten pangandaran tahun 2022, sepakat untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.

Demikian dikatakan 
Diah Retu Badraeni dari Fraksi Kerja Keadilan Indonesia Raya pada rapat paripurna DPRD atas penjelasan bupati tentang penyampaian 5 buah rancangan peraturan daerah kabupaten pangandaran tahun 2022, bertempat di gedung paripurna DPRD kabupaten pangandaran, selasa 13 Desember 2022.

Baca juga: Rapat Paripurna Peringati Hari Jadi Ke-11, Bupati Ajak Masyarakat Bersama-Sama Membangun Pangandaran

Disampaikannya bahwa,  
sidang paripurna yang kami hormati,
setelah kami mendengarkan pemaparan bupati pangandaran 
atas usulan 5 buah rancangan peraturan daerah tersebut, maka 
kami fraksi kerja dprd kabupaten pangandaran memberikan 
pandangan terkait hal itu, diantaranya sebagai berikut :
1. Raperda tentang penyelenggaraan perizinan berusaha, kami fraksi kerja berpandangan bahwa raperda tentang penyelenggaraan perizinan berusaha harus mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat juga menambah pendapatan daerah.

2. Raperda tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, kami fraksi kerja sepakat bahwa sesuai amanat undang-undang 
dengan adanya raperda tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSL) diharapkan dapat menciptakan iklim investasi dengan memperhatikan lingkungan, nilai 
moral, budaya setempat, kepastian hukum dan membangun 
kepedulian sosial. 

Baca juga: Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati PangandaranTahun 2021

Penyelenggaraan TJSL juga diharapkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, terjalin koordinasi yang baik antara perusahaan dengan pemerintah daerah, bersama-sama berupaya memperbaiki kualitas hidup 
masyarakat dan ekosistem sehingga menciptakan pembangunan 
berkelanjutan, " Kata Diah.

Selanjutnya, yang ke 3. Raperda tentang bangunan gedung
pengaturan mengenai bangunan gedung yang kini disederhanakan menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai pengganti mekanisme izin mendirikan bangunan merupakan salah satu bentuk pelayanan perizinan tertentu yang kewenangannya dimiliki oleh pemerintah daerah. 

Baca juga: Pansus VI Mengusulkan Raperda Perubahan atas Perda Pengendalian dan Pengawasan Minuman  Beralkohol untuk Ditetapkan Menjadi Perda

PBG memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan penyediaan layanan perizinan bangunan gedung serta membuka potensi pendapatan daerah yang melekat pada kewenangan pemungutan retribusi PBG. 

Oleh sebab itu, penyusunan peraturan daerah mengenai retribusi PBG menjadi suatu keharusan agar terdapat payung hukum pelaksanaan PBG.

Baca juga: Pansus V Mengusulkan Raperda Pedoman Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Perubahan Kelima Perda Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan  Perangkat Daerah Intuk Ditetapkan Menjadi Perda

Penyelenggaraan bangunan gedung harus direalisasikan dan 
diimplementasikan di daerah dengan tertib dalam perspektif berbagai dimensi, sesuai dengan fungsi dan klasifikasi, konsisten serta memenuhi persyaratan administratif dan 
terstandarisasi. 

Penyelenggaraan bangunan gedung juga harus mempunyai peranan strategis dalam kelangsungan dan peningkatan kehidupan sehingga terwujudnya asas keadilan dengan mengakomodir berbagai aspirasi masyarakat.

Baca juga: Bupati Pangandaran Sampaikan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

4. Raperda tentang perubahan kelima atas perda nomor 31 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kami mendukung hal tersebut karena bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja dari perangkat daerah di kabupaten pangandaran agar efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan koordinasi pada masing-masing urusan yang diselenggarakan, sehingga diperlukan adanya perubahan dan penyesuaian terhadap peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah di kabupaten pangandaran.

5. Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 15 tahun 2022 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

Fraksi Kerja berpandangan bahwa Raperda tentang  pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol harus memperhatikan nilai-nilai lokal yang berlaku di masyarakat 
dan bersesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi. 

Kami berharap Raperda ini dibuat bukan untuk kepentingan ekonomi 
semata atau kepentingan lainnya tapi juga harus memperhatikan dampak sosial yang akan terjadi jika minumanberalkohol tidak diatur semesetinya, "ucap Diah.

Sidang paripurna yang kami hormati,
demikianlah pandangan umum Fraksi Kerja DPRD kabupaten pangandaran semoga allah swt memberikan keberkahan kepada 
warga pangandaran. aamiin.

Baca juga: Pansus IV Mengusulkan Raperda Penyelengaraan Perizinan Berusaha dan Raperda Bangunan Gedung Untuk Ditetapkan Menjadi Perda

Diawali bismillahirrahmanirrahiim, Maka untuk kelancaran 
pembangunan di kabupaten pangandaran  Fraksi Kerja 
Keadilan Indonesia Raya menyetujui atas penjelasan bupati 
pangandaran mengenai 5 buah rancangan peraturan daerah 
kabupaten pangandaran tahun 2022 dan sepakat untuk dibahas 
pada tahapan selanjutnya.

wallahul muwaffiq illa aqwamit thariq,
wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarokaatuh, " Ujarnya.

Pangandaran, 13 Desember 2022,  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pangandaran
Fraksi Kerja (Keadilan Indonesia Raya)

H. Endang Ahmad Hidayat (Ketua)
Darsum Darmawanto, S.E., MM (Sekertaris)** (Anton AS)