DPRD Menyetujui 5 Buah Raperda Ditetapkan Menjadi Perda

PANGANDARAN JAWA BARAT - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran menyetujui 5 (lima) buah Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah.

Demikian dikatakan Drs H Yayat Kiswayat M.Si selaku Sekertaris dewan, mewakili ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin H.M.M dalam pidatonya saat menyampaikan 
Keputusan DPRD kabupaten pangandaran  nomor : 188.4/Kpts. /DPRD/2022, tentang 
Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Pangandaran terhadap 5 (lima) buah rancangan peraturan 
daerah menjadi peraturan daerah,  
bertempat di 
ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten pangandaran, kamis (22/12/2022).

Baca juga: Saran dan Masukan Terhadap Substansi Raperda Kita Diskusikan Bersama Lebih Lanjut Pada Tahap Pembahasan.

Disampaikannya bahwa,  
5 (lima) buah rancangan peraturan 
daerah menjadi peraturan daerah itu diantaranya tentang :
1. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
2. Bangunan Gedung;
3. Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 
Perusahaan;
4. Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Pangandaran; dan
5. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 
Tahun 2022 tentang Pengendalian dan 
Pengawasan Minuman Beralkohol.

Menimbang: 
a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 menegaskan bahwa Perda yang berasal dari 
DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama;

Baca juga: Pansus VI Mengusulkan Raperda Perubahan atas Perda Pengendalian dan Pengawasan Minuman  Beralkohol untuk Ditetapkan Menjadi Perda

b. Bahwa dengan telah selesainya pembahasan 5 (lima) buah Rancangan Peraturan Daerah, dan telah 
disetujui dalam Rapat Paripurna tanggal 22 
Desember 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, maka persetujuan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten 
Pangandaran, " Kata Yayat.

Menurutnya, mengingat: 
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesiatahun 2022 Nomor 143,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6801);

Baca juga: Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati PangandaranTahun 2021

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Baca juga: Pansus IV Mengusulkan Raperda Penyelengaraan Perizinan Berusaha dan Raperda Bangunan Gedung Untuk Ditetapkan Menjadi Perda

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 1 Tahun 2019 
tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten 
Pangandaran Tahun 2019 Nomor 56).

Memperhatikan: 
1. Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus IV,  
Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus V, dan 
Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus VI;
2. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran 
tanggal 22 Desember 2022 Memutuskan
Menetapkan:

Baca juga: Kami Fraksi PKB Setuju 5 Raperda Inisiatip Pemerintah Untuk Dibahas Pada Tahapan Selanjutnya

Kesatu: Menyetujui 5 (lima) buah Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang :
1. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
2. Bangunan Gedung;
3. Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 
Perusahaan;
4. Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 
31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Pangandaran; dan
5. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 
Tahu