Secara Umum Seluruh Fraksi Menerima Raperda P2APBD Tahun Anggaran 2022 Dibahas Lebih Lanjut

PANGANDARAN JAWA BARAT - Secara umum seluruh fraksi dapat menerima 
Rancangan Peraturan Daerah tentang P2APBD tahun anggaran 2022 untuk dibahas lebih lanjut.

Demikian dikatakan Bupati Pangandaran H Jeje Wiradinata saat menyampaikan 
jawaban bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap penyampaian Rancangan 
peraturan daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD)
kabupaten pangandaran tahun anggaran 2022, bertempat di 
ruang rapat paripurna DPRD pangandaran, senin, (19/06/2023).

Baca juga: Pansus IV Mengusulkan Raperda Penyelengaraan Perizinan Berusaha dan Raperda Bangunan Gedung Untuk Ditetapkan Menjadi Perda

Disampaikannya bahwa, setelah mendengar pandangan umum fraksi-fraksi terkait dengan rancangan peraturan 
daerah tentang P2APBD kabupaten pangandaran 
tahun anggaran 2022, dengan ini dapat kami 
sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah telah mengupayakan pengelolaan 
keuangan daerah dan kebijakan politik 
anggaran sejalan dengan keberpihakan pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat, dengan 
memperhatikan berbagai indikator yang salah satunya yaitu aspek akuntabilitas yang dibuktikan dengan adanya program 
perencanaan serta pelaksana dengan hasil yang cukup optimal dengan biaya yang efektif dan efisien;

Baca juga: Fraksi Kerja Keadilan Indonesia Raya Menyetujui Raperda Inisiatip Pemerintah Untuk Dibahas Pada Tahapan Selanjutnya

2. Pemerintah kabupaten pangandaran telah berusaha untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD
berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. lebih dari itu seluruh kegiatan APBD ditujukan untuk mengoptimalkan 
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan serta peningkatan 
kesejahteraan masyarakat kabupaten 
pangandaran;

3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk sektor ekonomi kreatif yang menunjang 
pariwisata diupayakan terus didorong dengan 
pembangunan akses dan destinasi wisata yang diharapkan sejalan dengan peningkatan jumlah kunjungan wisata yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat;

Baca juga: Pansus V Mengusulkan Raperda Pedoman Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Perubahan Kelima Perda Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan  Perangkat Daerah Intuk Ditetapkan Menjadi Perda

4. Selisih antara rencana anggaran dengan realisasi, merupakan realita dari perjalanan pelaksanaan APBD yang didasarkan pada kondisi yang dinamis dari kemampuan dan kapasitas pendapatan dengan kebutuhan belanja berdasarkan skala prioritas;
berkenaan dengan silpa dalam laporan P2APBD tahun anggaran 2022, pemerintah daerah 
kabupaten pangandaran akan berupaya 
semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan tata kelola keuangan daerah sesuai perencanaan 
yang lebih baik dengan melaksanakan program-program yang dapat meningkatkan ekonomi, seperti:  pembangunan sarana dan prasarana 
yang dibutuhkan masyarakat serta pengelolaan 
pariwisata yang potensial;

6. Penjelasan rinci yang dimintakan 
oleh sebagian fraksi terhadap beberapa 
komponen dalam APBD dapat kita sampaikan dan jelaskan serta diskusikan dalam tahap pembahasan selanjutnya;

Baca juga: Pendapat Akhir Bupati Pangandaran terhadap 6 Raperda Menjadi Perda

7. Secara umum seluruh fraksi dapat menerima 
rancangan peraturan daerah P2APBD tahun 
anggaran 2022 untuk dibahas lebih lanjut, " Kata Bupati Jeje.

Demikian jawaban yang dapat kami sampaikan,
terima kasih atas segala perhatian, semoga allah 
swt senantiasa memberi bimbingan dan petunjuk 
serta kemudahan bagi kita semua, " ujarnya. (Anton AS)

Baca juga: Bupati Pangandaran Sampaikan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah