Seluruh Honorer Bakal Diganti Outsourcing, Wow Gajinya Mantap

JAKARTA - Pemerintah tidak akan lagi mempekerjakan tenaga honorer mulai 2023 mendatang.Honorer diberikan pilihan untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS).Akan tetapi apabila tidak lulus, ada opsi lain yaitu menjadi tenaga outsourcing sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan.

Baca juga: Kemnaker Lounching Buku Panduan Teknis Perlindungan PMI, AP2TKI: Buku Panduan Melahirkan PMI yang Kompetensi

“Diganti outsorcing, ” ujar Kepala Biro Humas Hukum dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Satya Pratama beberapa waktu lalu, dikutip Sabtu (21/5/2022).

Menurutnya, saat ini tenaga honorer di K/L sudah banyak digantikan dengan pekerja outsourcing.Seperti satpam, supir hingga tenaga administrasi.

Baca juga: Pemkab Gelar Job Fair Diharap Bisa Serap Pencari Kerja Yang Ada di Kab Pangandaran

“Saat ini rata-rata tenaga pengemudi, satpam, kurir, petugas kebersihan, pramubakti, sekretaris, administrator sudah outsorcing (PPNPN), ” jelasnya.

Dengan perubahan ini, maka nantinya pegawai yang ada di K/L hanya akan ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga outsourcing.

Baca juga: Masyarakat Bisa Pantau Live Score Peserta Seleksi Catar Kemenkumham

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo memastikan tidak ada lagi tenaga kerja honorer di instansi pemerintah mulai 2023.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Baca juga: 2 Juta Honorer Terancam Hilang Pekerjaan, BKN Pilih Hapus dan Batalkan Angkat PNS Tanpa Tes di 120 Instansi

Dalam aturan ini, pegawai non-PNS di instansi pemerintah masih tetap melaksanakan tugas paling lama lima tahun saat peraturan tersebut berlaku atau 2023.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya telah aturan mengenai besaran gaji para pegawai non PNS yang berada di instansi pemerintah yakni Kementerian/Lembaga (K/L). Ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.

Baca juga: BNSP Laksanakan Penyaksian Uji Kompetensi LSP SDM TIK

Dalam aturan ini, honorarium atau gaji untuk satpam, pengemudi, OB hingga pramubakti ditetapkan berdasarkan provinsi Kementerian/Lembaga (K/L) ia bekerja.Sehingga besaran nilainya berbeda untuk setiap wilayah.

“Honorarium yang diberikan hanya kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja, ” tulis PMK tersebut yang dikutip, Jumat (25/5/2022).

Penghasilan satpam dan driver tertinggi ada di wilayah DKI Jakarta. Dimana ditetapkan sebesar Rp 5.344.000 per bulan.Sedangkan, untuk petugas kebersihan dan pramubakti yang berada di DKI diberikan imbalan Rp 4.858.000 juta per bulan.

Kedua tertinggi ada di wilayah Provinsi Papua dengan nilai Rp 4.256.000 per bulan untuk satpam dan driver.Sedangkan untuk petugas kebersihan dan pramubakti ditetapkan Rp 3.869.000 per bulan.

Selanjutnya tertinggi ketiga ada untuk supir dan satpam yang bekerja di instansi pemerintah di daerah Jawa Timur dengan besaran honor Rp 4.135.000 per bulan.Sedangkan untuk petugas kebersihan dan pramubakti Rp 3.759.000 per bulan.Namun, ini hanya lah gaji pokoknya saja, belum termasuk uang lembur. Untuk uang lembur satpam dan supir ditetapkan sebesar Rp 13.000 per jam dan uang makan lembur sebesar Rp 30.000 per hari.***

Baca juga: Presiden Jokowi Lepas Pekerja Migran dengan Skema G to G ke Korea Selatan