Fraksi PDIP Menerima dan Menyetujui Raperda APBD 2024 untuk Dibahas pada Tahapan Selanjutnya

PANGANDARAN JAWA BARAT - Hadirin Rapat Paripurna yang berbahagia, berkaitan dengan agenda hari ini, kami Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2024 dan Nota Keuangan untuk mendapat pembahasan pada tahapan selanjutnya. 

Demikian dikatakan Hjh Hesti Mulyati S.Pd dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam pidatonya saat menyampaikan pandangan umum atas penjelasan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2024 dan Nota Keuangan, bertempat di gedung Paripurna DPRD Pangandaran, Kamis (07/09/2023).

Baca juga: Anggota DPR RI Dedi Mulyadi Akui Chanel Youtubenya Sebagai Pencitraan

Disampaikannya bahwa, kami memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Daerah yang senantiasa memegang amanat konstitusi melalui penyampaian Rancangan APBD tahun anggaran 2024 dan Nota Keuangan sebagai bentuk pengelolaan keuangan yang transparan. 

"Ya, karena berdasarkan pasal 1 ayat (8) undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD merupakan rencana keuangan tahunan yang disusun kepala daerah dengan persetujuan DPRD untuk jangka waktu satu tahun, " kata Hesti.

Baca juga: KPU RI dan Perludem Tandatangani MOU, Ekosistem Keterbukaan Data Kunci Kesuksesan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada

Selanjutnya, kan APBD itu disusun berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang diuraikan masing-masing ke dalam akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta dijabarkan ke dalam kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek. 

Sedangkan dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2024 dilakukan melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, " ucapnya.

Baca juga: Tony Rosyid: Siapa Pasangan Ideal Anies?

Tambah Hesti, kami yakin bahwa APBD tahun anggaran 2024 dapat memiliki peran strategis dalam melaksanakan fungsi perencanaan, fungsi otorisasi, dan fungsi alokasi terkait pembangunan jika dikelola secara rasional terhadap skala prioritas pembangunan daerah.  

Hadirin Rapat Paripurna yang berbahagia, berkaitan dengan agenda hari ini, kami Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2024 dan Nota Keuangan untuk mendapat pembahasan pada tahapan selanjutnya, " katanya.

Baca juga: Anies Baswedan Menghadirkan Rasionalitas di IKN

Demikianlah penyampaian Pandangan Umum Fraksi kami, mohon maaf bilamana terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati. Atas segala perhatiannya, kami sampaikan terima kasih, " ujar Hesti.

Parigi, 07 September 2023, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran.
                
- Sri Rahayu, S.Sos.( Ketua)
- Mamat Rohimat, S.Pd, M.Pd., C.H.

Baca juga: Ketua DPD RI Patahkan Klaim Luhut Soal Analisa Big Data Penundaan Pemilu 2024