Fraksi Golkar Menerima dan Menyetujui KUA PPAS Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 untuk Dibahas pada Tahapan Selanjutnya

PANGANDARAN JAWA BARAT - Kami fraksi Golongan Karya (Golkar) dapat memahami dan menerima penjelasan bupati pangandaran tentang rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara kabupaten pangandaran tahun anggaran 2024 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.

Demikian dikatakan Yusep Rahmanudin S.P.di dari Fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten pangandaran dalam pandangan umumnya atas penjelasan bupati terhadap rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) kabupaten pangandaran tahun anggaran 2024, bertempat di ruang rapat paripirna DPRD Kabupaten Pangandaran, Jum'at (04/08/2023).

Baca juga: Hasto Kristiyanto: Anggota DPR RI Fraksi PDIP Arteria Dahlan Sudah diberi Sanksi Peringatan Berat

Disampaikannya bahwa, pandangan umum fraksi golongan karya DPRD kabupaten pangandaran, berdasarkan penjelasan bupati pangandaran, penyepakatan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) antara pemerintah daerah dengan DPRD merupakan proses tahapan awal.

Kesepakatan KUA dan PPAS tahun 2024 ini, selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang akan di tetapkan menjadi Perda APBD tahun 2024 sebagai dokumen pelaksanaan anggaran. 

Baca juga: Tony Rosyid: Sasaran PSI Bukan Anies, Tapi Konstituen PDIP

Kami fraksi Partai Golongan Karya DPRD kabupaten pangandaran mengapresiasi terhadap pemerintah daerah dalam hal ini hanya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat kabupaten pangandaran, semoga proses pembahasan sampai dengan penyepakatan dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu.

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran pendapatan dan 
belanja daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kabupaten pangandaran tahun anggaran 2024 yang dijelaskan bupati pangandaran, maka kami fraksi partai golongan karya DPRD kabupaten pangandaran menerima dan bersedia untuk membahasnya kembali pada tahapan selanjutnya.

Baca juga: Politik Nasional dan Pangandaran Tahun 2014

Demikian pandangan umum Fraksi Partai Golongan Karya DPRD kabupaten pangandaran terhadap rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kabupaten pangandaran tahun anggaran 2024, " Katanya.

Parigi, 02 Agustus 2023
Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran

Baca juga: Pansus VI Mengusulkan Raperda Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Desa Wisata, Pencalonan Pemilihan Pengangkatan Pelantikan Pemberhentian Kepala Desa untuk Ditetapkan Menjadi Perda

1. Ade Ruminah, S.H (Ketua)
2. Wiwi Widaningsih (Seketraris).
(Anton AS)