Maju Pilgub Jabar 2024 Jeje Wiradinata Sebut Tidak Keluar Biaya Politik Tinggi

PANGANDARAN JAWA BARAT - Meskipun saya maju dalam kontestasi Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2024, sampai saat ini saya tidak mengeluarkan biaya politik yang tinggi, terlebih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mengusung kami  tidak meminta mahar.

“Pencalonan di PDI Perjuangan tidak mahal, karena semuanya gotong royong, juga saya tidak harus mengembalikannya karena uang untuk pembiayaanya ditanggung renteng, milik semua "katanya", Pangandaran, Rabu (06/11/2024).

Baca juga: KPU RI dan Perludem Tandatangani MOU, Ekosistem Keterbukaan Data Kunci Kesuksesan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada

Jeje menegaskan bahwa, pandangan PDI Perjuangan pilkada itu bukan semata-mata bertujuan untuk sekedar menang atau kalah dan mengejar kekuasaan, tetapi yang paling utama adalah menyelesaikan masalah rakyat, sekaligus membangun masa depan bangsa.

“Karena pemimpin yang bertanggungjawab adalah pemimpin yang memahami kehendak rakyat dan untuk itulah PDI Perjuangan dibentuk sebagai wahana di dalam mempersiapkan kader-kader pemimpin, bukan kader-kader pejabat "ujarnya".

Baca juga: Citra Pitriamy, SH: Hak Rakyat Harus Diperjuangkan dan Dikawal, Itu Amanah Undang- Undang

Jeje Wiradinata sebagai Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 2, sebut biaya politik yang mahal bisa memunculkan sejumlah praktik korupsi. Biaya politik tinggi itu sebagai konsekuensi atas desain pemilu yang dilegalkan dalam Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. 

Saat ini untuk menjadi kepala daerah, seorang calon rata-rata menghabiskan miliaran rupiah, sementara gaji kepala daerah baik bupati maupun walikota tidak menutupi biaya politik yang telah dikeluarkan.

Baca juga: Tony Rosyid: Mampukah PKS Menjadi Partai Papan Atas?

Hal inilah yang menimbulkan praktik korupsi di pemerintahan "itu akibat untuk menutupi biaya politik tinggi yang telah dikeluarkan calon bersangkutan".

Maka dari itu Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri selalu mengingatkan agar jabatan dan kekuasaan Kepala Daerah tidak dilihat dalam wajah yang gemerlap, akantetapi harus turun ke bawah, berkeliling dengan merangkul kekuatan rakyat. “Rakyat pasti akan mengucapkan terima kasih kepada pemimpin yang telah memperjuangkan nasibnya, sehingga kehidupannya menjadi lebih baik.  

Baca juga: Tony Rosyid: Membongkar Manuver Lembaga Survei

“Menjadi pejabat bukan untuk memperkaya diri, tetapi untuk membangun masa depan dengan menyelesaikan masalah-masalah rakyat, juga berkomitmen 
untuk tidak korupsi, dan menolak penyalahgunaan jabatan "katanya".**