Secara Umum Seluruh Fraksi dapat Menerima Rancangan KUA PPAS TA 2025 untuk Dibahas pada Tahapan Selanjutnya

PANGANDARAN JAWA BARAT - Saudara pimpinan dan anggota DPRD yang kami hormati,
secara umum seluruh Fraksi dapat menerima 
Rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2025 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya, untuk itu terkait beberapa 
hal teknis dapat kita diskusikan pada tahapan berikutnya.

Demikian dikatakan Bupati Pangandaran H Jeje Wiradinata saat menyampaikan jawaban bupati atas pandangan umum fraksi - fraksi DPRD terhadap Rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Pangandaran 
tahun 2024 bertempat di gedung Paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran, senin (15/07/2024).

Baca juga: Citra Pitriamy, SH: Hak Rakyat Harus Diperjuangkan dan Dikawal, Itu Amanah Undang- Undang

Disampaikannya bahwa,  
setelah mendengar pandangan umum fraksi-fraksi terkait dengan KUA PPAS, dengan ini dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:
1. Terhadap usulan yang disampaikan dalam 
pandangan umum Fraksi Persatuan terkait 
optimalisasi BUMD, pemberdayaan ekonomi 
kreatif, optimalisasi kegiatan sektor ekonomi 
real dan peningkatan pelayanan kesehatan,
tentu akan kita pertimbangkan sebagai bahan bagi kami dalam upaya peningkatan 
perekonomian masyarakat dengan mengacu 
pada RKPD Kabupaten Pangandaran;

Regulasi dan aktualisasi pengelolaan retribusi 
parkir terus kita benahi. bukan saja terkait 
pada objek parkir yang dikelola Pemda yang 
berkontribusi pada PAD, namun penertiban 
parkir-parkir yang dikelola di lahan swasta/non Pemda juga perlu dikelola dengan cermat, agar pajak pengelolaan parkirnya bisa kita optimalkan. 

Baca juga: Tony Rosyid: Berebut Anies Baswedan

Dalam pengelolaan parkir ini, kita menjalankan dua fungsi utama, pertama 
fungsi budgeter untuk menarik retribusi dan 
pajak, fungsi kedua adalah fungsi regulatory, yaitu menata dan mengelola implementasi 
perparkiran agar tetap memberikan kenyamanan 
bagi pengguna yang akan mendorong citra 
pangandaran, sebagai destinasi wisata yang 
menyenangkan bagi setiap pengunjung;

3. Tahun 2025 adalah tahun terakhir dari 
rangkaian implementasi RPJMD tahun 2021-2025. 
Apabila kita berani objektif melihat hasil 
kinerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran,  
kita sudah bisa melihat dan merasakan bahwa 
hasil pembangunan telah dinikmati masyarakat
pangandaran. 

Baca juga: Tony Rosyid: Sasaran PSI Bukan Anies, Tapi Konstituen PDIP

Bukan hanya jalan-jalan 
kabupaten, jalan-jalan lingkungan ke kampung kampung juga sudah signifikan bisa 
dimanfaatkan dalam kondisi yang baik. Bahkan
dari catatan pemerintah pusat, kabupaten 
pangandaran adalah satu-satunya daerah 
kabupaten yang kondisi jalan mantapnya di 
atas 96% di jawa barat. 

Demikian pula dengan 
indeks pelayanan dasar, indeks kinerja 
pendidikan kita berada di 91, 38% lebih tinggi 
dari rata-rata nasional di 87, 46%. indeks 
kinerja kesehatan kita di 92, 17% dengan rata￾rata nasional di 89, 76%; dan indeks kinerja 
infrastruktur di 86, 26% dibanding rata-rata 
nasional di 80, 34%. 

Baca juga: Tony Rosyid: Anies Baswedan dan 'Politik Dialektika'

Potret kinerja tersebut bermakna bahwa apa 
yang kita lakukan selama ini berdampak pada 
pembangunan yang hasilnya dapat 
dimanfaatkan oleh masyarakat. tentu 
keberhasilan tersebut adalah hasil kontribusi 
kita semua. sinergi yang baik antara 
pemerintah daerah dengan DPRD, Pemerintahan 
desa, tokoh-tokoh dan semua elemen 
masyarakat yang didukung sekaligus sejalan 
dalam kolaborasi dengan pemerintah jawa 
barat dan Pemerintah Pusat. 

Setiap kebijakan yang kita ambil dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 
dilakukan dengan sangat hati-hati dan cermat. 
kita melibatkan akademisi dari lembaga lembaga pendidikan seperti Unpad, Unibraw,  
UGM dan ITB. demikian pula pendampingan yang 
terus dilakukan dengan BPKP serta koordinasi 
dan asistensi yang intens dilakukan dengan 
lebaga pengawasan seperti BPK. Sehingga 
proses perencanaan dan pelaksanaan APBD kita 
dipastikan sejalan dengan regulasi yang ada. 

Baca juga: Pegiat Senam Lampung Ceria Deklarasi Dukung Muhaimin Iskandar Presiden 2024

Namun demikian kami pun menyadari, tidak mudah 
mewujudkan Pangandaran yang maju dengan 
sumberdaya yang sangat terbatas. Dalam rasa 
syukur atas pencapaian pembangunan yang 
telah kita lakukan sampai di titik sekarang,  
kami menyadari masih banyak hal yang perlu 
disempurnakan. hal yang paling terdampak 
adalah kinerja keuangan yang saat ini 
mengalami defisit. 

Setelah kami analisis 
bersama dengan melibatkan akademisi, BPKP dan 
konsultasi dengan BPK, pilihan yang paling 
memungkinkan dari seluruh alternatif yang 
dapat kita tempuh untuk penyelesaian 
permasalahan tersebut adalah melalui 
pinjaman portofolio utang daerah. Tentu 
pilihan tersebut dapat dinilai dengan subjektif 
dan boleh dikritisi oleh siapapun, dan kami
terbuka dan menghormati segala masukan dan 
kritikan yang bersifat konstruktif sepanjang 
berorientasi pada penyelesaian yang terukur dan bermanfaat bagi keberlangsungan 
pemerintahan dan masyarakat pangandaran. 

Bagi saya, ini bukan tentang Jeje Wiradinata,  
saya sebentar lagi akan selesai sebagai Bupati. 
tapi ini tentang keberlangsungan masyarakat 
pangandaran. Tujuan utama kita menjadikan 
pangandaran sebagai kabupaten adalah untuk 
kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. mari 
kita berkomitemen untuk menjaga dan mewujudkan 
masyarakat kabupaten pangandaran yang lebih 
maju, sejahtera dalam bingkai persatuan dan 
persaudaraan "katanya".

Tambah Jeje, saudara pimpinan dan anggota DPRD yang kami hormati,
secara umum seluruh fraksi dapat menerima 
Rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut, untuk itu terkait beberapa 
hal teknis dapat kita diskusikan pada tahap 
pembahasan selanjutnya.

Demikian jawaban yang dapat kami sampaikan,  
terima kasih atas segala perhatian, semoga allah 
swt senantiasa memberi bimbingan dan petunjuk 
serta kemudahan bagi kita semua "ujarnya".

Baca juga: Anies Baswedan Menghadirkan Rasionalitas di IKN

Bupati Pangandaran
H. Jeje Wiradinata.*
(Anton AS)