Konsolidasi Desak KPK dan Kejagung, Periksa Oknum DPRD Mamasa Diduga Bermasalah

JAKARTA - Forum Pemuda dan Mahasiswa Indonesia Timur segera mendesak KPK RI untuk Segera memeriksa oknum Anggota DPRD Mamasa Yang Terlibat Dalam Mengambil Keputusan Perencanaan Anggaran Tahun 2021.2022. 2023. 

Dengan besarnya anggaran, Bansos dan Hibah yang tidak jelas peruntukkan nya, diduga ada indikasi Pemotongan dana Pokir dari tahun ke tahun. 

Baca juga: Bahar Smith (BS) Resmi Jadi Tersangka Kasus Penyebaran Informasi Bohong Atau HOAKS

Dengan besarnya Anggaran Pokir, Hibah dan Bansos DPRD Kab Mamasa,  sehingga Tidak Lagi Melihat berapa Besar devisit anggaran yang terkesan dipaksakan.

Beberapa oknum DPRD Kab Mamasa yang memiliki daftar usulan Kegiatan Hibah dan Bansos, diduga menyunat 50%, maka dari itu, Kami meminta agar KPK RI memanggil oknum-oknum anggota DPRD Kab Mamaaa Untuk diperiksa terkait Dana Hibah dan Bansos  serta bantuan Koperasi yang diduga Fiktiv.

Baca juga: Hari Setianto, Terdakwa Kasus Korupsi PT Asabri Divonis 15 Tahun Penjara

Ada Beberapa Oknum DPRD yang Memiliki Pokir atau aspirasi yang kami duga Kuat Fiktiv juga " kata Mahmuddin salah seorang korlap aksi.

Kami mempunyai data lengkap si pemberi dan sipenerima manfaat, bahkan ada oknum penerima yang mengaku dipangkas 50%.

Baca juga: Terseret Ombak Saat Berenang, Seorang Wisatawan Dinyatakan Hilang

Kejadian Ini diduga salah satu contoh, sehingga Mamasa devisit...ya, karena besarnya peruntukan dana hibah untuk Pokir itu justru dimanfaatkan dengan tidak produktif alias dimainkan, " ucapnya.

Menurut Mahmuddin, hari ini Sabtu 07 0ktober 2023 hari konsolidasi menuju Aksi besarbesaran untuk mendesak KPK dan Kejagung segera mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran yang diduga dilakukan oleh oknum anggota DPRD Mamasa 

Baca juga: Polres Ciamis Laksanakan Monitoring Vaksinasi Anak usia 6-11 Tahun di Kabupaten Ciamis dan Pangandaran.

Tidak ada Pencuri yang mengakui Kesalahan nya, yang ada biasanya mereka akan mencoba untuk selalu menutupnutupi dengan berbagai cara. Maka dari itu, saya sebagai Korlap Aksi akan unjuk rasa pada tanggal 14 Oktober mendatang.

Kami akan desak lembaga Anti Rasuah untuk memangil Oknum DPRD Mamasa yang diduga kuat melakukan perbuatan melawan Hukum, " katanya.( Resky P)

Baca juga: Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tetap Laksanakan PTM dengan Menggunakan 100 Persen Ruangan Kelas