Keppres Nomor 7 Tahun 2023 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi

JAKARTA - Pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi. Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat. Peraturan itu ditandatangani Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 6 April 2023.

Aturan ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Baca juga: Pemerintah Buka Seleksi CPNS dan PPPK 2022, Buruan Daftar

“Menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPIH Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau Bipih dan Nilai Manfaat, ” bunyi Keppres yang dikutip melalui siaran pers pada Jumat (7/4/2023).

Adapun besaran Bipih jemaah haji reguler tahun 1444 H/2023 M adalah sebagai berikut:
a. Embarkasi Aceh sebesar Rp44.364.357, 26
b. Embarkasi Medan sebesar Rp45.201.652, 26
c. Embarkasi Batam sebesar Rp47.429.308, 26
d. Embarkasi Padang sebesar Rp46.044.850, 26
e. Embarkasi Palembang sebesar Rp48.005.008, 26
f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede) sebesar Rp51.338.008, 26
g. Embarkasi Jakarta (Bekasi) sebesar Rp51.338.008, 26
h. Embarkasi Solo sebesar Rp49.893.981, 26
i. Embarkasi Surabaya sebesar Rp55.928.458, 26
j. Embarkasi Balikpapan sebesar Rp50.792.201, 26
k. Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp50.753.057, 26
l. Embarkasi Makassar sebesar Rp52.182.703, 26
m. Embarkasi Lombok sebesar Rp51.268.349, 26
n. Embarkasi Kertajati sebesar Rp52.837.858, 26

Baca juga: Pandemi Covid 19 Tahun 2022 Masih Berlanjut, Ini Keputusan Presiden RI

Besaran Bipih jemaah haji itu dipergunakan untuk biaya penerbangan haji, biaya hidup (living cost),  serta sebagian biaya layanan Arafah, Mudzalifah, dan Mina.

Sedangkan besaran Bipih yang bersumber dari petugas haji daerah (PHD) dan pembimbing kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) adalah sebagai berikut:
a. Embarkasi Aceh sebesar Rp84.602.294, 26
b. Embarkasi Medan sebesar Rp85.439.589, 26
c. Embarkasi Batam sebesar Rp87.667.245, 26
d. Embarkasi Padang sebesar Rp86.282.787, 26
e. Embarkasi Palembang sebesar Rp88.242.945, 26
f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede) sebesar Rp91.575.945, 26
g. Embarkasi Jakarta (Bekasi) sebesar Rp91.575.945, 26
h. Embarkasi Solo sebesar Rp90.131.918, 26
i. Embarkasi Surabaya sebesar Rp96.166.395, 26
j. Embarkasi Balikpapan sebesar Rp91.030.138, 26
k. Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp90.990 .994, 26
l. Embarkasi Makassar sebesar Rp92.420.640, 26
m. Embarkasi Lombok sebesar Rp91.506.286, 26
n. Embarkasi Kertajati sebesar Rp93.075.795, 26

Baca juga: Tahun 2022, ASN Kemendes PDTT Harus Lebih Trampil Dalam Implementasi Program dan Informasi Publik

Bipih PHD dan KBIHU itu dipergunakan untuk biaya penerbangan; akomodasi; konsumsi; transportasi; pelayanan di Arafah, Mudzalifah, dan Mina; pelindungan; pelayanan di embarkasi atau debarkasi; pelayanan keimigrasian; premi asuransi dan pelindungan lainnya; dokumen perjalanan; biaya hidup (living cost); pembinaan jemaah haji di tanah air dan Arab Saudi; pelayanan umum di dalam negeri dan Arab Saudi; dan pengelolaan BPIH.

Keppres juga mengatur tentang besaran BPIH tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi yang bersumber dari nilai manfaat yang digunakan untuk membayar selisih BPIH dengan besaran Bipih sebesar Rp8.090.360.327.213, 67. Sementara besaran BPIH Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi yang bersumber dari nilai manfaat untuk jemaah haji reguler lunas tunda sebesar Rp845.708.000.000, 00.

Baca juga: Bertolak ke Sumatera Utara, Presiden Akan Tinjau dan Resmikan Sejumlah Infrastruktur

Disebutkan dalam Keppres, dalam hal terjadi perubahan besaran BPIH yang bersumber dari nilai manfaat untuk jemaah haji reguler lunas tunda, itu ditetapkan oleh Menteri Agama (Menag).

“Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ” bunyi ketentuan penutup.(***/Info Publik)

Baca juga: Songsong Tahun 2022 Kementrian PUPR Siapkan Anggaran Rp. 5,1 Trilyun