Diskominfo Pangandaran Gelar Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023

PANGANDARAN JAWA BARAT - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran menggelar kegiatan sosialisasi E-Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023. Acara digelar secara daring pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023. 

Baca juga: Kontingen Pangandaran Dapat Medali Emas Sebagai Juara 1 Tercepat pada Lomba Dayung Traditional

Sasaran dari sosialisasi ini adalah Perangkat Daerah selaku PPID Pelaksana lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Sosialisasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. 

Menurut Kepala Bidang IKPS (Dudung Cahyadi, S.Pd., M.Pd.) selaku Ketua PPID Utama bahwa anugerah Keterbukaan Informasi Publik dengan kategori Informatif, merupakan hasil kerjasama semua. 

Baca juga: ITS Kembali Harumkan Indonesia di Kontes ABU Robocon di India

Pada tahun 2022 lalu, Kabupaten Pangandaran telah berhasil meraih anugerah sebagai Kabupaten Informatif dari 5 kategori yang terdiri atas informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif, dan tidak informatif. 

Harapannya dengan adanya sosialisasi yang dilaksanakan secara daring ini, pada tahun 2023 Kabupaten Pangandaran dapat mempertahankan anugerah tersebut dan meningkatkan lagi layanan informasi publiknya. 

Baca juga: Pemda Provinsi Jawa Barat dan 11 Kabupaten/Kota Raih Penghargaan BKN Award 2022

Partisipasi dan kerjasama dari semua pihak terkait dalam hal ini Pejabat dari PPID Pelaksana, Operator Pelayanan Informasi Publik, dan semua pihak yang terkait sangat diharapkan, " Katanya.

Dudung menambahkan bahwa, keterbukaan Informasi Publik menjadi peluang masyarakat untuk meningkatkan peran serta dalam penyelenggaraan negara, mendorong untuk pengelolaan pelayanan informasi yang semakin lebih baik lagi. 

Baca juga: Pemkab Pangandaran  Menerima Plakat Dan Piagam Penghargaan WTP 6 Kali Berturut-turut Dari Mentri Keuangan

Keterbukaan Informasi Publik menjadi salah satu ciri penting yang harus dijamin oleh negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyatnya guna mewujudkan penyelenggaraan negara yang lebih baik, sehingga bagaimanapun juga hak untuk menjadi tahu, menjadi hak dasar dan utama yang melekat pada seluruh Warga Negara Indonesia yang diharapkan dapat menciptakan good governance di Indonesia, " Katanya. **