Dana Insentif Rt Rw Linmas Posyandu dan TPP Lainnya Sudah Dipersiapkan

PANGANDARAN JAWA BARAT - Dana insentif untuk Rt, Rw, Linmas dan Posyandu juga TPP di kabupaten pangandaran sudah dipersiapkan, " kata Kaban BPKD, Drs Hendar Suhendar MM, seusai Rakor penanggulangan dan antisipasi Covid-19, bertempat di Aula setda pangandaran, Senin 17/01/2022.

Baca juga: Bertolak ke Sumatera Utara, Presiden Akan Tinjau dan Resmikan Sejumlah Infrastruktur

Dikatakannya bahwa,  Insentif dan TPP itu dibayarkan apabila APBD normal, sedangkan sekarang terhambat karena adanya musibah Covid 19 sehingga sangat berpengaruh terhadap kewajiban pembayaran insentif.

Untuk semua kegiatan yang belum terbayar di tahun 2021 itu kan menjadi hutang, dan pembayarannya dieksekusi pada tahun 2022, dan keuangannya sudah dipersiapkan, " kata Hendar.

Baca juga: Songsong Tahun 2022 Kementrian PUPR Siapkan Anggaran Rp. 5,1 Trilyun

Menututnya, apa bila pembayarannya ingin cepat dilaksanakan, yang harus dilakukan itu kan tergantung dari kecepatan menyampaikan tagihan SPM kegiatan SKPD yang belum terbayar tahun 2021, khususnya kegiatan DAK dan Banprov."

" Itu kan salah satu persyaratan penyerapan anggaran Banprov dan DAK tahun 2022, ya maximal tanggal tigapuluhsatu atau tanggal satu februari 2022 harus sudah masuk semua, " tambahnya.

Baca juga: Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Dampingi Presiden Jokowi Resmikan Jalur Balige By Pass

Selanjutnya, tambah Hendar, salah satu untuk mendapatkan  Dana Insentif Daerah (DID) syaratnya itu diantaranya : 1. Harus ada Hasil pemeriksaan BPK dengan mendapat WTP lima kali berturut-turut turut.2. Penetapan APBD tepat waktu3. Penilaian LKPP  pengadaan Barang dan Jasa, yang mana dari hasil penilaiannya itu harus memiliki minimal peringkat B, setelah itu Baru dapat DID.

Pada tahun 2020 kta dapat reward penetapan APBD tepat waktu peringkat Nasional bahkan mendapatkan WTP lima kali berturut-turut turut.Kita itu lemahnya di Barjas, penilainnya lemah, kita hanya di peringkat C seharusnya peringkat B." Jadi kita tidak termasuk yang mendapatkan kriteria DID.

Baca juga: Tahun 2022, ASN Kemendes PDTT Harus Lebih Trampil Dalam Implementasi Program dan Informasi Publik

Selanjutnya, kata Hendar, sesuai arahan Bupati, pada tahun 2023 kita harus mendapatkannya  kembali." jadi, supaya keuangan kita bisa lancar, kita harus memperbaikinya, ya, salah satunya di SDM, yang mana kita kekurangan tenaga Fungsional." Papar Hendar.

Terkait isu insentif Rt RW, itu jangan dikaitkan dengan janji politik' yang jelas, kalau sumber pendapatan daerah normal kan bisa langsung terbayarkan, sedangkan kita kan sekarang mendapat musibah Covid 19' dalam hal ini kita harus memakluminya, " tandas Hendar.

Baca juga: Presiden Jokowi Kunjungi Beberapa Proyek KCJB Di Pemprov Jabar

Lanjut Hendar, setelah dihitung hitung,   kebutuhan pembayaran insentif untuk RT RW totalnya hampir mencapai 49 Milyar."  untuk Posyandu berkisar 7 Milyar. Belum kebutuhan insentif sektor lainnya, sedangkan ke Desa pun  totalnya 150 Milyar.

Target PAD dari PBB kan 18 Milyar, tapi sampai saat ini, pendapatan dari PBB kan belum masuk semua, yang sudah masuk kurang lebih 12, 4q Milyar, sedangkan yang belum masuk kurang lebih 5, 6 Milyar, " jelasnya.

Setelah hasil Audit di lapangan, ternyata dari masyarakat sudah masuk, tapi itu tidak masalah, ya karena mereka sudah memberikan perjanjian akan mengembalikan secepatnya."Makanya kita harus bersama-sama untuk menggali dan sadar bayar PBB.

Meskipun keuangan tersebut belum masuk, pada intinya pak Bupati sudah memerintahkan untuk segera mencairkan Insentif RT, RW, Kader Pos Yandu dan Linmas, " pungkasnya.***(Anton AS)